a.  

Dasar 
 

 - 

Peraturan Mendagri Nomor 4 Tahun 1987 tentang penertiban pungutan-pungutan dan jangka waktu terhadap pemberian izin Gangguan/SITU
 

 -

Perda Kotamadya Dati II Kupang Nomor 13 Tahun 1998, tentang Retribusi Izin Gangguan SITU, Perda Nomor 05 Tahun 2003, tentang Retribusi Izin Gangguan/SITU.
 

 - 

Keputusan Walikota Kupang nomor 14a/SKEP/HK/1998 tentang petunjuk pelaksanaan PERDA Kotamadya Dati II Kupang Nomor 13 Tahun 1998, yang mengatur tentang Retribusi Izin Gangguan/SITU 

 b.

Ketentuan Umum sesuai Perda Nomor 13 Tahun 1998
 

  -

Izin Gangguan/SITU adalah pemberian Surat Izin Tempat Usaha kepada orang Pribadi atau badan Hukum di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan yang memerlukan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

 - 

Retribusi izin Gangguan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin Gangguan / SITU yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau Badan Hukum. 

Setiap orang pribadi atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan usaha tertentu pada lokasi tertentu, yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan terhadap lingkungan wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Walikota Kupang Cq. Bagian ekonomi dan Pembangunan dengan melampirkan : 

Fc. Sertifikat tanah/gambar situasi (GS) bila belum ada harus dilengkapi dengan surat keterangan dari BPN Kta Kupang yang menyatakan bahwa tanah tersebut masih dalam proses bukti kepemilikan.

Sket Lokasi/surat keterangan untuk tempat usaha dari Bagian Penyusunan Program Setda Kota Kupang.
 

Surat Keterangan Dokter tentang kebersihan lingkungan dan kesehatan karyawan, dari Dinas Kesehatan Kota Kupang untuk jenis usaha Hotel, Restaurant, Rumah makan dan sejenisnya.
 

Surat  pernyataan tidak berkeberatan dari tetanggga di sekitar tempat usaha pada jarak radius 200 M, yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat, untuk usaha-usaha yang menimbulkan gangguan lingkungan, seperti bau, bunyi-bunyian dan sejenisnya.
 

Foto copy Akte Notaris atau sejenisnya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (bagi perusahaan yang berbadan hukum).
 

Surat pengantar dari Lurah setempat yang diketahui Camat (menyangkut lokasi dan keadaan usaha).
 

Map Snelhekter plastik  sesui golongan usaha : 2 buah
- Golongan I    :  warna merah
- Golongan II   :  warna biru
- Golongan III :  warna kuning  
 

Berdasarkan Permohonan dan kelengkapan persyaratan, petugas Bagian Ekonomi dan Pembangunan bersama pemohon mengadakan pemeriksaan lokasi/ tempat usaha.
 

Setelah pemeriksaan lokasi Surat Izin Gangguan / SITU sudah dapat diproses untuk ditanda tangani oleh Walikota Kupang.
 

Bagi pemohon yang karena alasan tertentu, pindah alamat, ganti penanggung jawab pimpinan dan memperluas jenis usaha serta merubah nama perusahaan, diwjaibkan mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota Kupang Cq. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Kupang untuk memperoleh Izin Gangguan/SITU sesuai perubahan.
 

Masa Berlaku Izin Gangguan adalah 3 (tiga) Tahun,  sebelum habis masa berlakunya, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis yang dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditetapkan 

Surat Izin Gangguan / SITU yang telah selesai diproses / ditandatangani Walikota Kupang, pemohon sudah dapat mengambilnya, setelah melunasi pembayaran Retribusi Izin Gangguan / SITU oleh pemohon.
 

Tempat pembayaran / pelunasan Retribusi  Izin Gangguan / SITU adalah Dispenda Kota Kupang, pemohon membawa surat penetapan retribusi dari Bagian Ekonomi dan Pembangunan.
 

Besarnya Retribusi Izin Gangguan/SITU disesuaikan dengan klasifikasi/ golongan usaha (Luas lokasi, letak tempat usaha, jenis gangguan, jumlah modal dll.) 

Golongan Usaha Besar atau Golongan I, yaitu :
Orang pribadi atau Badan Hukum yang memiliki modal Rp.500.000.000,- termasuk Bumi dan Bangunan. 

Golongan Usaha Menengah atau Golongan II, yaitu :
Orang pribadi atau Badan Hukum yang memiliki modal Rp.201.000.000,- termasuk bumi dan bangunan.
 

Golongan Usaha Kecil atau Golongan III, yaitu : 
Orang pribadi atau Badan Hukum yang memiliki modal sampai dengan Rp.200.000.000,- termasuk Bumi dan Bangunan.
 

Penetapan tarif Retribusi atas Izin Gangguan dihitung dan ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 

Gangguan tinggi, antara lain : Pabrik, uap air atau Gas bertekanan tinggi, tempat pembuatan batako, batu merah, ubin, tempat pembakaran kapur, tempat penempaan logam, pandai besi, bengkel, PLN dan lain sejenisnya.
 

Gangguan Menengah, antara lain : mesin generator, sensor kayu, mesin penggilingan, galian batu / tanah, limbah restorant/limbah perhotelan, penginapan dan sejenisnya. 

Daerah pemukiman, perkantoran, pertanian, militer, jalur hijau sebelum dipindahkan sebesar 100 % dari retribusi pokok, kecuali kios ditetapkan sebesar 25 % dari retribusi pokok.
 

Dalam hal wajib retribusi tidak mendaftar/membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa : 

3. Dipindah tangankan kepada orang lain (Pemilik dan alamat serta nama perusahaan  dirubah). 

Demikian mekanisme dan tata carapengurusan untuk memperoleh Izin Gangguan/SITU untuk diketahui seperlunya.